• 31 Jul, 2026
• harrydiyantoro@gmail.com
• No comment

Korupsi di Jawa Barat, Celah Anggaran dari BUMD hingga Tunjangan Dewan

Persoalan korupsi di Jawa Barat kembali menjadi perhatian setelah sejumlah perkara menyentuh badan usaha milik daerah, pengelolaan aset, dana hibah, tunjangan anggota legislatif, serta pengadaan barang dan jasa. Perkara tersebut tidak seluruhnya berada pada tahapan hukum yang sama. Ada yang telah menghasilkan putusan pengadilan, ada yang memasuki penyidikan, dan ada pula yang masih berada dalam pengumpulan alat bukti.

Jawa Barat memiliki jumlah penduduk besar, anggaran daerah yang luas, ratusan badan layanan publik, serta 27 pemerintah kabupaten dan kota. Besarnya kegiatan pemerintahan membuat pengawasan tidak cukup dilakukan setelah uang dibelanjakan. Pemeriksaan harus berjalan sejak penyusunan program, penentuan standar harga, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran.

Gambaran hingga 31 Juli 2026 memperlihatkan bahwa perkara korupsi di Jawa Barat tidak hanya terjadi dalam proyek pembangunan fisik. Pengadaan jasa iklan, pemanfaatan tanah, pembayaran tunjangan, dan pemberian hibah juga dapat menjadi titik penyimpangan ketika dokumen, kewenangan, serta aliran uang tidak diawasi secara terbuka.

Kasus Bank BJB Membuka Sorotan terhadap Pengadaan Jasa

Salah satu perkara terbesar yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. KPK menetapkan lima tersangka pada Maret 2025 yang berasal dari jajaran perusahaan dan pengendali beberapa agensi periklanan.

KPK menyebut Bank BJB merealisasikan belanja promosi umum dan produk bank sebesar Rp409 miliar pada 2021, 2022, dan semester pertama 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk penayangan iklan melalui media televisi, cetak, serta media daring dengan melibatkan enam agensi. Proses penunjukan agensi diduga tidak mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Penyidik menemukan selisih sekitar Rp222 miliar antara pembayaran Bank BJB kepada agensi dan uang yang diteruskan agensi kepada perusahaan media. Menurut konstruksi perkara KPK, selisih tersebut diduga disiapkan sebagai dana di luar anggaran dan berkaitan dengan pemberian uang kembali. Penyidik juga menduga terdapat pengarahan untuk memenangkan rekanan tertentu serta perubahan penilaian setelah penawaran dimasukkan.

Perkara ini memperlihatkan bahwa pengadaan jasa mempunyai tingkat kerawanan yang tidak kalah tinggi dibandingkan pembelian barang. Harga jasa promosi, konsultasi, publikasi, dan kegiatan komunikasi sering lebih sulit dibandingkan karena hasilnya tidak selalu berbentuk benda yang dapat dihitung secara langsung.

Harga Perkiraan Tidak Boleh Menjadi Sekadar Dokumen

Dalam proses pengadaan, harga perkiraan sendiri seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan pekerjaan, data pasar, kemampuan penyedia, dan hasil yang ingin dicapai. Dokumen tersebut tidak boleh dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi.

KPK menduga pejabat pembuat komitmen dalam perkara Bank BJB menyusun harga perkiraan berdasarkan biaya agensi, bukan keseluruhan nilai pekerjaan. Cara tersebut diduga digunakan untuk menghindari pelelangan. Verifikasi penyedia juga diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika harga pembanding tidak tersedia secara terbuka, penyedia yang telah diarahkan sejak awal dapat mengajukan nilai tinggi tanpa persaingan sehat. Pembayaran mungkin terlihat sah karena mempunyai kontrak, faktur, dan berita acara. Namun, kelengkapan dokumen tidak selalu membuktikan bahwa nilai pekerjaan sesuai dengan uang yang dikeluarkan.

“Menurut penulis, perkara Bank BJB menunjukkan bahwa dokumen pengadaan dapat terlihat rapi, tetapi tetap menyimpan persoalan apabila persaingan telah diarahkan sebelum proses dimulai.”

Tunjangan DPRD Menjadi Perkara yang Berulang

Tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD turut menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Besaran tunjangan harus ditetapkan dengan dasar yang terukur, terutama harga sewa rumah, keadaan wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan yang berlaku.

Pada Desember 2025, Kejati Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam perkara pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi selama 2022 sampai 2024. Kejaksaan menyatakan perkara tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp20 miliar.

Penyidikan perkara serupa juga berlangsung di Kabupaten Indramayu. Pada 10 Juni 2026, penyidik menggeledah Kantor Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Penggeledahan berkaitan dengan dugaan korupsi tunjangan perumahan serta transportasi pimpinan dan anggota DPRD selama 2022 sampai 2025. Dokumen dan data yang diamankan masih dianalisis, sedangkan proses penyidikan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Kesamaan jenis perkara di dua kabupaten menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap metode penentuan tunjangan. Penilaian yang hanya mengandalkan survei terbatas dapat menghasilkan angka yang tidak mencerminkan harga wajar. Risiko semakin tinggi apabila pihak yang menerima tunjangan mempunyai pengaruh terhadap pembahasan anggaran.

Pengelolaan Aset Daerah Menuntut Pencatatan yang Tegas

Tanah dan bangunan milik pemerintah daerah merupakan kekayaan publik yang seharusnya menghasilkan pelayanan atau pendapatan daerah. Persoalan muncul ketika aset digunakan pihak lain tanpa perjanjian yang masih berlaku, tanpa pembayaran, atau tanpa pengawasan rutin.

Kasus Kebun Binatang Bandung menjadi contoh panjangnya persoalan pemanfaatan aset. Kejati Jawa Barat menyatakan lahan milik Pemerintah Kota Bandung tetap digunakan setelah perjanjian sewa berakhir pada November 2007. Dalam penyidikan, jaksa menilai pemanfaatan lahan tanpa setoran ke kas daerah mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima pemerintah kota.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke persidangan. Pada Oktober 2025, Kejati Jawa Barat menyampaikan bahwa Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada dua terdakwa dalam perkara Kebun Binatang Bandung, meski putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa.

Persoalan aset tidak selalu langsung terlihat sebagai kehilangan uang. Kerugian dapat muncul karena pemerintah tidak menerima sewa, tidak mempunyai kendali atas penggunaan lahan, harus menanggung biaya sengketa, atau kehilangan kesempatan memakai aset untuk fasilitas publik.

Setiap pemerintah daerah perlu memiliki data yang sama antara badan pengelola keuangan, perangkat pengguna barang, badan pertanahan, dan instansi pengawasan. Perbedaan luas tanah, status sertifikat, nama pengguna, atau masa perjanjian dapat membuka ruang penguasaan aset tanpa dasar yang kuat.

Dana Hibah Memerlukan Pemeriksaan hingga Penggunaan Akhir

Hibah diberikan untuk membantu kegiatan masyarakat, organisasi, pendidikan, keagamaan, olahraga, atau pelayanan sosial. Karena uang telah diserahkan kepada penerima, pengawasan harus memastikan kegiatan benar benar berlangsung dan seluruh pengeluaran sesuai proposal.

Pada Juni 2025, Kejati Jawa Barat menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota Bandung kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung untuk tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020. Kejaksaan menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari 20 persen dari dana hibah yang diterima.

Penyidik menemukan biaya representasi untuk pengurus serta honorarium staf yang dinilai tidak diatur dalam standar harga tertinggi Pemerintah Kota Bandung. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan hibah dapat dimulai sejak proposal, persetujuan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban.

Pengawasan hibah tidak cukup dengan memeriksa tanda tangan dan kuitansi. Pemerintah perlu memeriksa penerima, susunan pengurus, rekening bank, kesesuaian jadwal kegiatan, kepemilikan barang, serta kemungkinan hubungan antara pemberi keputusan dan organisasi penerima.

Pengadaan Barang dan Jasa Tetap Menjadi Sektor Rawan

KPK berulang kali menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai area yang membutuhkan pengawasan kuat. Kerawanan dapat muncul ketika kebutuhan disusun untuk menyesuaikan produk tertentu, standar harga dinaikkan, waktu tender dibuat terlalu singkat, atau informasi hanya diberikan kepada kelompok penyedia tertentu.

Saat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Depok pada April 2025, KPK menjelaskan bahwa celah korupsi kerap bermula dari perencanaan program yang lemah, minimnya data acuan harga, dan pola kecurangan yang berlangsung sejak perencanaan sampai pelaporan. KPK juga menyoroti tender singkat, pembatasan informasi, masalah distribusi dokumen, serta pengadaan yang diarahkan kepada penyedia tertentu.

Pemerintah Kota Depok ketika itu mencatat nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah sebesar 88,66 persen berdasarkan sistem pengawasan 2024. Walaupun nilainya cukup tinggi, KPK masih menemukan tantangan pada perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan barang milik daerah.

Angka penilaian pencegahan tidak dapat diperlakukan sebagai jaminan bahwa suatu daerah terbebas dari penyimpangan. Indeks menunjukkan kelengkapan sistem dan pelaksanaan langkah tertentu. Kejujuran pejabat, keterbukaan data, keberanian pengawas internal, dan partisipasi masyarakat tetap menentukan hasil akhirnya.

Anggaran Kesehatan Membutuhkan Pengawasan Berlapis

Sektor kesehatan mempunyai pengadaan dalam jumlah besar, mulai dari obat, alat kesehatan, reagen laboratorium, makanan pasien, pembangunan fasilitas, hingga sistem informasi. Banyak barang mempunyai spesifikasi teknis yang sulit dinilai oleh masyarakat umum.

Pada Juni 2025, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Jawa Barat yang saat itu mengelola pagu anggaran sekitar Rp2,5 triliun. KPK meminta perencanaan berbasis data, transparansi pengadaan, penguatan peran inspektorat, dan pengawasan terhadap mekanisme pembelian elektronik.

KPK secara khusus mengingatkan risiko penggelembungan harga dan penyalahgunaan kepentingan dalam pembelian elektronik. Penggunaan katalog digital memang mempercepat transaksi, tetapi pejabat tetap harus membandingkan harga, spesifikasi, biaya pengiriman, kualitas barang, dan kebutuhan riil fasilitas kesehatan.

Rumah sakit daerah, laboratorium, serta dinas kesehatan juga membutuhkan pengawas internal yang memahami pengadaan medis. Pemeriksa tidak cukup hanya menguasai administrasi. Mereka harus mampu menilai kewajaran jumlah alat, kebutuhan pasien, masa kedaluwarsa, pemeliharaan, dan kemampuan tenaga kesehatan mengoperasikan barang.

Perencanaan Anggaran Menjadi Benteng Pertama

Korupsi sering dianggap baru terjadi ketika uang berpindah tangan. Padahal, penyimpangan dapat disiapkan saat program pertama kali dimasukkan ke dalam rencana kerja. Kegiatan yang tidak dibutuhkan dapat memperoleh anggaran karena mempunyai dukungan politik atau kepentingan penyedia.

KPK pada Mei 2025 meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan setiap program selaras dengan rencana pembangunan dan memberikan manfaat jelas kepada masyarakat. KPK menilai kegiatan yang tidak terhubung dengan kebutuhan daerah seharusnya dicoret karena hanya menghabiskan anggaran.

Perencanaan yang baik harus menjawab persoalan yang ingin diselesaikan, jumlah penerima layanan, lokasi pelaksanaan, perkiraan biaya, indikator keberhasilan, dan pihak yang bertanggung jawab. Semakin kabur tujuan sebuah program, semakin sulit masyarakat menguji hasilnya.

DPRD juga memegang peranan penting karena mempunyai kewenangan anggaran serta pengawasan. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif harus dapat ditelusuri melalui dokumen resmi. Perubahan anggaran yang muncul secara mendadak perlu disertai alasan, data, dan catatan pembahasan.

“Menurut penulis, pemberantasan korupsi di Jawa Barat harus dimulai sebelum kontrak ditandatangani, sebab banyak penyimpangan justru dirancang ketika program dan harga baru disusun.”

Penindakan Harus Diikuti Pemulihan Aset

Penjara bukan satu satunya ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi. Negara juga perlu mengejar uang, tanah, bangunan, kendaraan, dan kekayaan lain yang berasal dari tindak pidana.

Pada Februari 2026, KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp16,39 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan di sejumlah wilayah, termasuk Cibiru, Rancaekek, Cilengkrang, Ujungberung, dan kawasan Margonda Raya di Depok. Pemerintah provinsi merencanakan penggunaannya untuk sekolah, ruang terbuka hijau, layanan Samsat, serta fasilitas dinas.

KPK menyatakan aset itu berasal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah Jawa Barat berkewajiban menjaga aset secara fisik dan hukum, sementara KPK tetap melakukan pemantauan agar lahan tidak dibiarkan terbengkalai atau kembali disalahgunakan.

Pengembalian aset kepada pelayanan publik memberi hasil yang dapat dirasakan warga. Tanah hasil rampasan dapat menjadi sekolah, kantor pelayanan, ruang hijau, atau fasilitas pendidikan. Namun, pengelolaannya harus diumumkan secara terbuka agar aset yang telah diselamatkan tidak kembali menghadapi persoalan administrasi.

Pengawasan Internal Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas

Inspektorat daerah dan satuan pengawasan internal merupakan lapisan pertama yang seharusnya menemukan penyimpangan sebelum masuk ke aparat penegak hukum. Mereka mempunyai akses terhadap dokumen, pegawai, sistem anggaran, dan laporan pekerjaan.

Kelemahan muncul ketika pengawas tidak mempunyai tenaga yang cukup, tidak memahami bidang teknis, atau berada di bawah tekanan pejabat yang diperiksa. Laporan audit akhirnya hanya berisi catatan administratif tanpa membongkar pengaturan pemenang, konflik kepentingan, atau harga yang tidak wajar.

KPK mencatat bahwa secara nasional, sejak 2004 hingga Maret 2026 terdapat 207 perkara yang melibatkan pimpinan daerah dan 371 perkara yang melibatkan anggota DPR serta DPRD. Sektor yang berulang meliputi pengadaan, perizinan, pengelolaan aset, dan APBD.

Data tersebut menjadi peringatan bagi Jawa Barat bahwa pengawasan harus menjangkau hubungan antara kepala daerah, DPRD, pejabat pembuat komitmen, badan usaha daerah, dan penyedia. Satu lembaga tidak dapat bekerja sendiri karena keputusan anggaran biasanya melewati beberapa meja.

Warga Membutuhkan Akses Data yang Mudah Diperiksa

Partisipasi masyarakat akan lebih kuat apabila pemerintah menyediakan data anggaran dalam bentuk yang mudah dipahami. Daftar proyek, lokasi pekerjaan, nilai kontrak, nama penyedia, waktu pelaksanaan, dan hasil pekerjaan seharusnya dapat diakses tanpa prosedur panjang.

Masyarakat juga memerlukan saluran pengaduan yang menjaga kerahasiaan identitas. Pelapor dari lingkungan pemerintahan atau perusahaan sering mempunyai informasi penting, tetapi khawatir kehilangan pekerjaan, mengalami tekanan, atau menghadapi gugatan.

KPK menyediakan layanan pengaduan dugaan korupsi, pelaporan gratifikasi, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Pada tingkat daerah, layanan tersebut perlu dihubungkan dengan inspektorat, kejaksaan, kepolisian, lembaga pengadaan, serta perangkat yang menangani keterbukaan informasi.

Pemerintah daerah juga perlu mengumumkan tindak lanjut temuan audit. Warga berhak mengetahui apakah kelebihan pembayaran telah dikembalikan, kontrak bermasalah telah dihentikan, pejabat dijatuhi sanksi, atau perkara diteruskan kepada penegak hukum.

Pencegahan Harus Menyentuh Jabatan dan Konflik Kepentingan

Pengadaan dan anggaran tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumber daya manusia. Pejabat yang ditempatkan berdasarkan kedekatan dapat merasa mempunyai kewajiban kepada pihak yang membantu pengangkatannya. Keputusan birokrasi kemudian mudah dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok.

KPK menempatkan pengadaan, perizinan, pengelolaan aset, dan APBD sebagai sektor yang berulang dalam perkara korupsi daerah. Penguatan integritas pejabat harus disertai sistem merit, pemeriksaan harta kekayaan, pengendalian gratifikasi, serta kewajiban mengungkap konflik kepentingan.

Pejabat yang mempunyai hubungan keluarga, bisnis, atau organisasi dengan calon penyedia seharusnya tidak terlibat dalam keputusan pengadaan. Pernyataan konflik kepentingan harus menjadi dokumen yang dapat diperiksa, bukan sekadar janji etika.

Pola perkara di Jawa Barat memperlihatkan bahwa korupsi dapat bergerak melalui berbagai pintu. Dana promosi, tunjangan perumahan, hibah organisasi, tanah pemerintah, serta pembelian kebutuhan layanan sama sama menggunakan uang atau kekayaan publik. Setiap rupiah memerlukan jejak keputusan yang jelas, pembanding harga yang dapat diuji, dan pejabat yang bersedia mempertanggungjawabkan pilihannya.